Inilah Sanksi Devisa Ekspor

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menerapkan skema Devisa Ekspor. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelola, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan juga peningkatan dan ketahanan ekonomi secara nasional dari pemasukan devisa hasil kegiatan kespor.

Devisa Ekspor

Adapun kategori Devisa Hasil ekspor ini yakni hasil barang ekspor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga perkebunan. Akan tetapi belum dijelaskan secara mendetail terkait jenis barang tersebut. Nantinya, aturan secara mendetail akan tertuang dalam keputusan Menkeu (menteri keuangan). Dari peraturan tersebut, yang jelas aturan DHE itu mewajibkan devisa hasil kegiatan ekspor untuk masuk ke dalam sistem keuangan tanah air.

Maka, untuk itu eksportir wajib memasukan Devisa Hasil Ekspor sumber daya alam kedalam rekening khusus bank yang khusus untuk melakukan kegiatan usaha dalam kurs valuta asing. Nantinya, bunga deposito dari rekening khusus di bank tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan nasional.

Pemerintah Tetapkan Target Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 71,98 atau naik dari target sebelumnya pada tahun 2018 yang mencapai 71,5. Pemerintah melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mencatatkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia

Hal ini diperjelas oleh Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Indkes Pembangunan Manusia Indonesia sudah masuk dalam kategori yang tinggi, karena pada tahun 2017 telah mencapai 70,81.

Sebelumnya, pada tahun 2014, Indeks Pebangunan manusia Indonesia berada pada 68,90 lalu kemudian naik menjadi 69,55 dan pada tahun 2016 telah menyentuh angka sebesar 70,18, dan pada tahun 2017 telah menyentuh angka indeks pembangunan manusia sebesar 70,81. Cara utama dalam pencapaian peningkatan dan menjaga laju Indeks Pembangunan manusia adalah pemerintah harus dapat fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan rakyatnya, Karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka dapat mengindikasikan sumber daya manusia di Indonesia lebih berkualitas.

Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi Nasional

Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia yang dalam masa usia produtif hanya dapat mencapai 10% dari total keseluruhan latar pendidikan. Mayoritas usia produktif berlatar belakang pendidikan sekolah dasar dan SMP, kemudian disusul oleh lulusan Sekolah menegah atas. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa kebanyakan angkatan kerja Indonesia yang berusia produktif memiliki latar pendidikan yang rendah.

Lulusan Perguruan Tinggi

Data dari kementerian tersebut menjelaskan bahwa hanya sebanyak 10% penduduk usia produktif yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sementara itu, sebanyak 65% usia produktif memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian sisanya 25% adalah usia produktif dengan latar pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

Agus Sartono, Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pun menjelaskan bahwa dominasi usia produktif yang berpendidikan rendah akan menjadikan produktifitas penduduk menjadi rendah. Agus juga menyebutkan bahwa usia produktif nasional akan kalah jika dibandingkan dengan negara lain yang kebanyakan usia produktif penduduknya berpendidikan tinggi lebih banyak.

Optimistis Repatriasi Tax Amnesty

Repatriasi Tax Amnesty diprediksikan akan menetap di Indonesia. Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengaku bahwa iklim investasi tanah air kemungkinan dipandang sangat menarik oleh para pemilik dana repatriasi. Pertimbangan ini bersasarkan penguatan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat dan juga tingkat bunga aset keuangan yang menarik.

Repatriasi Tax Amnesty

Seperti diketahui bahwa nilai tukar rupiah tercatat mengalami penguatan semenjak bulan oktober 2018 meskipun pernah sekali terjadi jeda pelemahan pada awal bulan november 2018. Oleh akrena itu, Direktur Jenderal Pajak  merasa optimis jika dana repatriasi pada program tax amnesti akan menetap di dalam negeri pada saat holding period / masa tahan yang selama 3 tahun berakhir pada semester II tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena dana asing sedang mengalami masa tren masuk ke pasar capital flow atau pasar keuangan domestik. Robert juga menjelaskan bahwa pasar keuangan domestik (capital flow) telah terjadi semenjak kuartal terakhir pada tahun 2018 yang terus berlanjut pada tahun 2019 sekarang ini tanpa adanya aturan khusus.

Berapa Suara Pendukung Pilpres 2019

Suara Pendukung Pilpres 2019 diantara partai pengusung masing - masing calon presiden dan wakil presiden rupanya masih terbelah. Banyak diantara partai pendung dari masing - masing calon memilih calon presiden yang tidak searah dengan partai koalisi dari masing - masing capres cawapres.

Suara Pendukung Pilpres 2019

Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal yang terjadi pada partai pengusung dan juga pemberian kebebasan untuk memilih capres cawapres tanpa melihat adanya koalisi atau pendukung partai dari masing - masing calon presiden dan wakil presiden. Survey yang dilakukan oleh Indikator politik pada tangal 16 sampai dengan 26 desember 2018 yang melibatkan sebanyak 1.220 responden menghasilkan temuan bahwa PPP (partai persatuan pebangunan), Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Berkarya dinilai paling tidak solid.

Survey ini dilakukan dengan metode multistage random sampling atau pemilihan responden secara acak dengan tingkat margin of error atau tingkat kesalahan kurang lebih 2,9% dengan besaran tingkat kepercayaan mencapai 95%. Dan melakukan kontrol kualitas terhadap 20% sampel.

Laporan Impor Beras 2018

Impor Beras 2018 mengalami kenaikan yang vukup besar jika dibandingkan dengan posisi impor beras pada tahun 2017 yang lalu. Di sisi lain, volume ekspor beras nasional selama periode Bulan Jnauari sampai dengan November 2018 mengalami penurunan yakni menjadi 3.196 ribu ton. Padahal, ekspor beras pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2017 mampu mencapai angka sebesar 3.55,3 ribu ton.

Impor Beras 2018

Secara akumulatif, nilai ekspor beras nasional pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yakni menjadi 1,45 juta dolar Amerika Serikat dari yang tahun 2017 ekspor beras nasional dapat mencapai nilai sebesar 3,25 juta solar Amerika Serikat. Sementara itu, merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukanbahwa impor beras nasional pada periode bulan Januari sampai dengan November 2018 adalah seberat 2,2 juta ton atau melonjak jika dibandingkan dengan periode bulan Jnauari sampai dengan Desember 2017 yang hanya mencapai besaran 305,75 ribu ton.

Di sisi lain, jika dilihat dari nilai impor beras selama periode bulan Januari sampai dengan November 2018 telah meningkat sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat dibandignkan dengan nilai impor beras sepanjang tahun 2017 yang hanya sebesar 143,64 juta dolar Amerika Serikat.

Berita Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Rencana Presiden Untuk Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akhirnya menimbulkan polemik yang cukup pelik di tengah masyarkat domestik dan internasional. Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, penasehat hukum Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya telah meyakinkan presiden untuk dapat membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat.

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Presiden Joko Widodo juga telah meminta masukan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Tito Karnavian dan Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Ba'asyir. Namun hal ini menuai kritik dari dalam negeri dan luar negeri. Scott Morrison, Perdana Menteri Australia langsung mengubungi pemerintah Indonesia tentang adanya rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Dikutip dari reuters, Scott Morrison menjelaskan bahwa posisi Australia di dalam persolana ini tidak akan berubah, pihaknya menyampaikan keberatan yang paling endalam terkait adanya rencana pembebasan Abu bakar Ba'asyir. Di dalam negeri, Pemerintah juga terancam elektabilitasnya terkait rencana pembebasan Abu BAkar Ba'asyir. Sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo mengajukan protesnya di media sosial dan mengancam tidak akan memilihnya di pilpres 2019 mendatang.

Dibalik Kasus Tabloid Indonesia Barokah

Tabloid Indonesia Barokah dilaporkan oleh tim sukses calon Presiden nomor urut 02 PRabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pelaporan tabloid Indonesia barokah ke dewan Pers merupakan buntut dari konten tabloid tersebut yang dinilai mengdiskreditkan Prabowo - Sandiaga.

Tabloid Indonesia

Nurhayati, Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga menyebutkan bahwa pemberitaan yang tercantum pada tabloid Indonesia Barokah tersebut sarat dengan ujaran kebencian dan juga fitnah kepada Prabowo-Sandiaga. Konten ujaran kebencian dan fitnah tersebut dapat terlihat di dalam artikel dengan judul "Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik?" di halaman enam tabloid Indonesia Barokah.

Nurhayati mengungkapkan bahwa  tabloid Indonesia barokah dengan edisi I Desember 2018 baik secara judul dan juga kontennya mengandung fitnah dan juga ujaran kebencian terhadap Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. BPN Prabowo - Sandiaga juga menilia bahwa tabloid Indonesia Barokah ini adalah media ilegal karena tidak dicantumkan badan hukum perusahaan pers di dalam susunan redaksinya. Untuk itu, BPN Prabowo -Sandiaga meminta dewan pers untuk segera menindaklanjuti laporan yang dilayangkan oleh BPN Prabowo Sandiaga.

Berapa Sih Utang Luar Negeri BUMN

Utang Luar Negeri BUMN mencatatkan kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan utang luar negeri BUMN pada posisi akhir tahun 2017. Utang Luar Negeri BUMN pada bulan November 2018 mencapai angka sebesar 5,66 miliar dolar amerika serikat atau sekitar 75,9 triliun rupiah jika kurs dolar amerika 14.000 rupiah per dolar.

Utang Luar Negeri BUMN

Angka ini tentunya naik sebesar 4,33% jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri BUMN pada akhir tahun 2017 yang lalu. Besaran utang luar negeri BUMN tersebut nyatanya hanya 17,36% dari total utang luar negeri untuk sektor perbankan yang mencapai angka sebesar 32,6 miliar dolar Amerika serikat atau sekitar 434 triliun rupiah (14.000/dolar).

Sementara itu, utang luar negeri perbankan paling besar dicatatkan leh sektor swasta nasional yaitu dapat mencapai angka sebesar 17,12 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari separuh total utang luar negeri perbankan. Di sisi lain, total utang luar negeri untuk bank swasta nasional juga tercatat meningkat sebesar 0,94% pada bulan November 2018 jika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri abnk swasta akhir tahun 2017.

Inilah Utang Luar Negeri Swasta

Tumbuhnya Utang Luar Negeri Swasta lebih kencang daripada utang luar negeri Pemerintah memaksa utang luar negeri swasta menjadi kembali lebih besar daripada utang luar negeri pemerintah semenjak bulan Spetember 2018. Utang luar negeri swasta tersebut paling besar berasal dari kalangan swasta nasional yang mencapai angka sebesar 33,9% yang kemudian diikuti oleh swasta campuran dengan persentase 33,06% kemudian diikuti oleh BUMN sebesar 22,04% dan swasta asing yang mencapai 10,53%.

Utang Luar Negeri Swasta

Peningakatan utang luar negeri swasta ini hingaa bulan november 2018 telah meningkat sebesar 9,92% yakni menjadi 189,35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.650,85 triliun rupiah (Rp.14.000/dolar) jika dibandignkan dengan posisi utang luar negeri swasta pada akhir tahun 2017.

Di sisi lain, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral hanya tumbuh lebih kecil yakni 1,6% menjadi sebesar 183,52 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.569,24 triliun rupiah. Hasilnya, utang luar negeri Indonesia telah tumbuh sebesar 5,66% menjadi sebesar 372,86 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.220,1 triliun rupiah dari posisi akhir tahun 2017.

Impor Baja Tiongkok Masih Berjalan

Impor Baja Tiongkok merupakan salah satu penyebab meningginya defisit neraca perdagangan di sektor impor perdagangan non migas. Neraca Perdagangan Republik Indonesia mengalami defisit terparahnya sepanjang sejarah dan terjadi pada tahun 2018. Penyebab utama terjadinya lonjakan defisit neraca perdagangan adalah dikarenakan membengkaknya impor dagang non migas terutama impor baja dan juga besi.

Impor Baja Tiongkok

Defisit neraca dagang Indoneisa pada tahun 2018 telah mencapai angka 8,56 miliar dolar Amerika Serikat, padahal jika dilihat dari tahun sebelumnya Neraca dagang Republik Indonesia dinilai surplus sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat.

Tentunya, penyebab defisit ini adalah naiknya nilai impor yakni sebesar 20,15% yakni menjadi 188,63 miliar dolar Amerika Serikat sementara itu, nilai ekspor nasional pada tahun 2018 terpaut jauh hanya dapat melonjak sebesar 6,65% yakni menjadi 180,06 miliar dolar Amerika Serikat. Pembengkakan nilai impor nasional ini juga disebabkan oleh meningginya impor baja dari tiongkok yang mencapai angka 10,25 miliar dilar Amerika Serikat atau naik sebesar 28,31 jika dibandingkan tahun 2017.

Inilah Dana Kampanye Jokowi

Berapakah Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf untuk menghadapi kontes politik pemeilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang. Dilansir dari Databoks Katadata, TKN (Tim Kampanye Nasional) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin telah melaporkan laporan dana kampanye capres cawapres kepada KPU (komisi pemilihan Umum) per tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 dengan besaran dana kampanye 55,99 miliar rupiah.

Dana Kampanye Jokowi

Adapun jumlah sumabngan dana kampanye tersebut terdiri atas LADK atau laporan awal dana kampanye yang sebesar 11,9 miliar rupiah dan juga LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye per tanggal 23 september 2018 sampai dengan 1 januari 2019 yakni sebesar 44,09 miliar rupiah. Sementara itu, sumbangan dana kampanye bagi calon capres cawapres petahana ini paling besar berasal dari donatur kelompok yakni mencapai angka sebesar 37,9 miliar rupiah.

Kamudian diurutan kedua ditemppati oleh badan usaha non kepemerintahan yang mencapai angka sebesar 11,5 miliar rupiah yang terdiir dari 7,5 miliar rupiah LADK, dan sebesar 3,99 miliar rupiah berasal dari LPSDK.

Partai Dana Kampanye Terbesar

Dana Kampanye Terbesar dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dimiliki oleh partai besutan Prabowo Subianto yakni Gerindra. Hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 yang lalu, seluruh partai yang mengikuti pemilu telah melaporkan sejumlah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau yang disingkat sebagai LPSDK kepada KPU (komisi pemilihan umum).

Dana Kampanye Terbesar

Dari data laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tersebut, Partai GErindra tercatat memiliki penggalangan dana kampanye terbesar selama pemilu legislatif tahun 2019 ini. Adapun jumlah dana kampanye yang telah digalang oleh partai gerindra adalah mencapai angka sebesar 122,79 miliar rupiah dengan rincian dana awal kampanye partai gerindra adalah sebesar 71,75 miliar rupiah per tanggal 23 september 2018.

Sementara itum semenjak 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, dana kampanye yang telah dikumpulkan oleh partai gerindra telah mencapai angka sebesar 51,04 miliar rupiah. Di urutan kedua partai dengan dana kampanye terbesar adalah partai demokrasi Indonesia perjuangan PDIP dengan dana kampanye sebesar 113,3 miliar rupiah.

Pertumbuhan Daya Beli Petani 2018

Daya Beli Petani 2018 mengalami pertumbuhan. Meskipun prtumbuhan ini sedikit, akan tetapi cukup untuk emnunjukan bahwa daya beli petani di tahun 2018 telah membaik. Indikator kesejahteraan ini tercermindari NTP (nilai tukar petani) ybulanan uang naik sebesar 0,04% menuju level 103,17 pada bulan Desember 2018 dibandingkan dengan bulan November 2018 yang lalu.

Daya Beli Petani 2018

Maka hasilnya, Nilai tukar petani tahunan hanya dapat naik sebesar 0,1% dibandingkan dengan posisi NTP tahunan pada tahun 2017 yakni berada di posisi sebesar 103,07. Untuk diketahui bahwa Nilai tukar petani atau NTP adalah salah satu cara untuk meilhat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Kenaikan nilai tukar petani desember 2018 lalu ditopang oleh naiknya harga gabah dan juga inflasi yang terkendali.

Di sisi lain, naiknya NTP juga ditopang oleh meningkatnya indeks harga yang diterima oleh petani atau lb pada bulan desember 2018 sebesar 0,54% menuju angka 138,15 jika dibandingkan dengan bulan November 2018. Sementara itu, indeks harga yang dibayar oleh petani lb hanya dapat naik sebesar 0,50% menjadi 133,93 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kelanjutan Frekuensi Internet Bolt

Frekuensi Internet Bolt akhrinya dicabut oleh pemerintah dikarenakan permasalahan yang menjeratnya. Selain PT Internux (Bolt), ada juga beebrapa perusahan ayang dicabut izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) yakni T First Media Tbk, dan PT Jasnita Telekomindo. Di sisi lain, Telkomsel (PT Telekomunikasi Selular) juga tengah mengintai slot frekuensi yang kosong tersebut.

Frekuensi Internet Bolt

Ririek Adriansyah, Direktur Utama Telkomsel menyebutkan bahwa persauhaan telekomunikasinya tengah memantau perkembangan frekuensi di 2,3 GHz untuk dapat memutuskan apakah akan mencoba untuk turut meramaikan frekuensi tersebut atau tidak mencoba bersaing di frekuensi 2,3 GHz. Ririek juga menyatakan bahwa pada saat ini kapasitas internet yang dimiliki oleh Telkomsel masih sangat besar dengan spektrum yang masih cukup.

Hendri Mulya Syam, Chief Sales and Distribution Officer PT Indosat Tbk juga sempat untuk berkomentar terkait slot kosong frekuensi 2,3 Ghz tersebut dengan berbicara bahwasannya dirinya tidak terlalu tertarik dengan slot kosong tersebut karena jika hanya untuk regional akan sangat sulit berkompetisi.

Proyeksi Pengeboran Sumur Sangasanga

Pengeboran Sumur di area sangasanga Struktur Louise K-13, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mulai dilakukan pengeboran oleh anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina EP. Irwan Zuhri, General Manager Asset 5 menyebutkan bahwa sumur tersebut diberi nama LSE-K13. Pengeboran ladang minyak dan gas ini terbilang dipercepat dikarenakan sebagai upaya perusahaan dalam menunjukan komitmennya bekerja di awal tahun 2019 ini.

Pengeboran Sumur

Sumur LSE-K13 ini dinilai sangat potensial dikarenakan memiliki cadangan minyak mentah sebesar 392,49 MSTB (thousand stock tank barrels). Irwan juga menargetkan bahwa pengeboran sumur ini dapat menghasilkan produksi minyak mentah sebesar 172 bph (barel per hari). Dengan adanya proyeksi seperti itu, sumur LSE-K13 ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja sumur produksi sangasanga secara umum yang pada saat ini hanya berkisar sebesar 1.232 barel per hari.

Fadjar H Widodo,  Finance and Business Support Director Pertamina EP menerangkan bahwa pengeboran sumur ini emerupakan awal yang baik untuk menyambut tahun 2019 karena ini merupakan komitmen dari Pertamina EP yang telah mengimplementasikan rencana kerjanya di tahun 2019 ini.

Laporan Subsidi Energi 2018

Subsidi Energi tahun 2018 dinilai telah membengkak untuk subsidi solar. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan catatan pengeluaran pemerintah pusat untuk subsidi energi nasional yang telah mencapai angka sebesar 153,5 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa subsidi energi ini telah membengkak sebesar 59 triliun rupiah yang semula telah ditetapkan dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yakni sebesar 94,5 triliun rupiah.

Subsidi Energi

Sri Mulyani Indrawati Menteri keuangan menjelaskan bahwasannya pembengkakan ini terjadi lantaran imbas dari penambahan subsisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar. Sri Mulyani menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan adnaya perubahan kebijakan subsidi energi terutama pada bahan abkar minyak yang semula subsidi 500 rupiah per liter menajdi sebesar 2.000 rupiah per liternya.

Merujuk pada perhitungan sementara, Indonesian Crude Price / ICP atau rata - rata harga minyak mentah Indonesia sebesar 67,5 Dolar Amerika Seriakt per barelnya. Hal ini tentu jauh melebihi harapan asumsi yang telah digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara yakni hanya dihitung sebesar 48 dolar amerika per barel.